PPN DTP rumah 2026: Syarat, Batas Harga, Dan Siapa Yang Berhak

Dua pertanyaan paling sering muncul soal PPN DTP rumah 2026: rumah seperti apa yang masuk, dan berapa PPN yang benar-benar ditanggung. Jawabannya ada di PMK 90/2025, yang berlaku sejak 1 Januari 2026. Karena batas serah terima jatuh pada 31 Desember 2026, pembeli yang transaksinya belum selesai punya waktu sekitar dua bulan.

PPN DTP rumah

Apa Itu PPN DTP Rumah 2026?

PPN DTP adalah insentif ketika pemerintah menanggung PPN atas pembelian rumah tapak atau satuan rumah susun. Untuk 2026, PPN yang ditanggung sebesar 100% atas bagian harga jual sampai Rp2 miliar, dengan harga jual unit maksimal Rp5 miliar. Insentif ini berlaku untuk masa pajak Januari sampai Desember 2026.

Batas Harga dan Cara Hitungnya

Harga jualPerlakuan PPN
Sampai Rp2 miliarDitanggung 100%
Rp2 miliar sampai Rp5 miliarDitanggung 100% hanya untuk bagian sampai Rp2 miliar
Di atas Rp5 miliarTidak mendapat insentif

Pada rentang Rp2 miliar sampai Rp5 miliar, selisih di atas Rp2 miliar tetap dikenai PPN normal. Sebagai simulasi, rumah Rp3 miliar menyisakan Rp1 miliar yang tetap kena PPN. Dengan asumsi tarif efektif 11%, sisa PPN itu sekitar Rp110 juta. Angka ini hanya ilustrasi, bukan hitungan pajak resmi.

Syarat Rumah yang Mendapat PPN DTP

Rumah harus memenuhi seluruh poin berikut:

  • Baru dan siap huni. Rumah yang diserahkan dalam kondisi belum siap huni tidak masuk skema ini. Rumah bekas juga tidak termasuk.
  • Pertama kali diserahkan oleh penjual berstatus PKP dan belum pernah dipindahtangankan.
  • Memiliki kode identitas rumah dari aplikasi kementerian terkait atau BP Tapera.
  • Harga jual maksimal Rp5 miliar.
  • Serah terima (BAST) terjadi pada 1 Januari sampai 31 Desember 2026.

Jika pengembang gagal menyelesaikan serah terima fisik dan administrasi sampai batas akhir tersebut, insentif tidak dapat dinikmati.

Siapa yang Berhak?

Insentif diberikan kepada orang pribadi sebagai pembeli, untuk setiap satu orang pribadi. Beberapa ketentuan lain perlu dipahami:

  • Pembeli yang pernah memakai insentif pada periode sebelumnya tetap dapat memakainya untuk rumah lain pada 2026.
  • Pembeli yang bertransaksi sebelum 1 Januari 2026 lalu membatalkannya tidak dapat memakai insentif untuk unit yang sama.
  • Unit yang sudah mendapat fasilitas pembebasan PPN menurut aturan perpajakan tidak dapat memanfaatkan PPN DTP.

Soal pembeli warga negara asing, satu media menyebut insentif berlaku bagi WNI dan WNA dengan syarat tertentu, sedangkan sumber lain hanya menyebut orang pribadi. Konfirmasikan ke pengembang atau konsultan pajak sebelum mengandalkannya.

Cek Ini Sebelum Akad

  1. Pastikan pengembang berstatus PKP dan unit punya kode identitas rumah.
  2. Minta jadwal BAST tertulis yang selesai sebelum 31 Desember 2026.
  3. Tanyakan siapa menanggung selisih PPN jika serah terima terlambat.
  4. Pastikan rincian PPN tercantum jelas di dokumen transaksi.

Kemudian, bandingkan dengan harga unit serupa tanpa insentif, karena harga penawaran tidak otomatis mencerminkan nilai pasar.

Bagaimana dengan 2027?

Pemerintah menyatakan pada 30 September 2026 bahwa PPN DTP rumah dilanjutkan pada 2027. Namun, aturan baru untuk 2027 masih disiapkan, sedangkan PMK 90/2025 hanya mengatur tahun anggaran 2026. Karena itu, jangan menunda atau mempercepat pembelian semata karena insentif.

FAQ

Apakah rumah bekas mendapat PPN DTP?
Tidak. Insentif hanya untuk rumah tapak atau rusun baru yang pertama kali diserahkan penjual.

Berapa PPN maksimal yang ditanggung?
100% atas bagian harga sampai Rp2 miliar. Besarnya dalam rupiah bergantung pada tarif dan dasar pengenaan pajak, jadi minta perhitungan tertulis dari pengembang.

Ingin membandingkan rumah baru siap huni atau menjadwalkan survei? Hubungi tim Infohunian melalui kanal resmi yang tersedia.

Beranda
Dijual
Disewa
Kontak